Home / Umum / Gerakan Ribuan Dosen UGM : Kami Lebih Setuju DPR yang Dibubarkan Daripada KPK

Gerakan Ribuan Dosen UGM : Kami Lebih Setuju DPR yang Dibubarkan Daripada KPK

PKSPUYENGAN.COM  — Gerakan Ribuan Dosen UGM, kami lebih setuju jika DPR yang dibubarkan daripada KPK. Balairung Universitas Gadjah Mada ( UGM) menjadi saksi gerakan 1.000 lebih dosen menolak pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, di Balairung pula, disampaikan gerakan UGM berintegritas untuk mendukung gerakan anti korupsi.

Hadir dalam pernyataan sikap dan deklarasi UGM berintegritas di Balirung dengan mengenakan pita berwarna merah putih dan mawar merah, para dosen , guru besar , mahasiswa, karyawan dan alumni UGM. Hadir pula rektor UGM Panut Mulyono.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto mengatakan, kejahatan korupsi sudah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya sistemik, namun sudah struktural.

“Kita melihat sekarang ini perlawanan para koruptor sudah sedemikian rupa, terorganisir, struktur dan masif,” ucap Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto di Balairung, Senin (17/7/2017).

Menyikapi fenomena tersebut, para dosen UGM menginisiasi gerakan moral UGM Berintegritas. Gerakan ini sebagai wujud komitmen warga dan alumni UGM mendukung gerakan anti korupsi, salah satunya dengan penggalangan dukungan warga dan alumni UGM terhadap petisi menolak Pansus Hak Angket KPK dilakukan.

“Medium gerakan moral ini di dasarkan pada ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung gerakan anti korupsi, salah satunya dengan membuat gerakan 1.000 dosen UGM untuk menolak pansus hak angket KPK dilakukan. Sikap ini, didasarkan pada hasil kajian akademik oleh para pakar di UGM yang berkompeten di bidangnya.

“Sebagai komunitas keilmuan, kami warga UGM berkewajiban memberikan sumbangan pemikiran mendukung setiap upaya penindakan dan pencegahan korupsi,” tandasnya.

Sementara itu dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim UGM terkait dengan Pansus Hak Angket KPK yang disampaikan oleh guru besar Fakultas Hukum UGM, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan bahwa hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen.

“Beberapa konstitusi negara-negara di dunia mengatur bahwa hak angket diterapkan dan ditujukan , khusus dan hanya untuk mengawasi pemerintah (eksekutif),” bebernya.

Konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah yakni presiden , wakil presiden dan atau para menteri maupun para pembantunya, baik secara bersama-sama atau sendiri -sendiri.

“Hak angket terhadap selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi,” ucapnya.

KPK lanjutnya,merupakan lembaga negara independen yang bukan merupakan bagian dari pemerintah (eksekutif). Hak angket terhadap KPK merupakan cacat materil atas subyeknya serta cacat materil atas obyeknya.

“Hak angket terhadap KPK cacat formil prosedural dalam pengesahannya. Patut diduga hak angket KPK sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi,” urainya.

Didasarkan kajian ilmiah tersebut, melalui gerakan UGM berintegritas dosen, warga dan alumni UGM mendesak DPR menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang (menyikapi gerakan moral dosen UGM tersebut netizen menulis kami lebih setuju jika DPR yang dibubarkan daripada KPK-red).

Selain itu mencermati dinamika yang berkembang, utamanya dengan adanya pengajuan judicial review atas pasal hak angket , maka dosen, warga dan alumni UGM mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan peradilan terhadap judicial review atas pasal tentang hak angket tersebut.

+PortalPuyengan
Source : kompas

About Admin PKS Puyengan

Check Also

MENHAN: Daripada Merepotkan WNI yang Gabung ISIS sebaiknya Gak Usah Pulang ke Indonesia

PKSPUYENGAN.COM — MENHAN, daripada merepotkan WNI yang Gabung ISIS sebaiknya Gak Usah Pulang. Menteri Pertahanan …

One comment

  1. Sangat2 setuju DPR DIBUBARKAN dengan alasan wacana sbb :

    Wacana bagus.. 🤔🤔🤔

    Jika DPR RI dan DPRD dibubarkan, Maka Indonesia Lebih bisa berhemat Ratusan Triliun,kemungkinan Besar Indonesia akan Bertambah menjadi Negara Maju

    TRENDING TOPIC – Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang korupsi dan membebani keuangan negara. Setelah DPR dihapuskan, fungsinya cukup diwakili DPD. Tanpa DPR, RI tak akan bubar.
    Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Den Haag menanggapi maraknya kembali studi banding rombongan-rombongan anggota DPR ke berbagai benua,
    “Ratusan triliun uang rakyat dari pajak dihisap oleh anggota DPR tanpa ada hasil dan feedback signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mereka pun tidak akan terjadi stagnasi demokrasi di Indonesia,ujar Presiden Jokowi saat ditemui
    Sofjan mengingatkan bukankah uang untuk membiayai para anggota DPR dan dihambur- hamburkan itu bersumber dari pajak jerih payah rakyat dan utang negara, yang lagi-lagi beban utang itu akan dipikulkan juga di pundak rakyat dan rakyat yang menanggungnya.
    Lanjut Sofjan, meskipun rasionya 26,9% dari PDB dan selalu dikatakan aman, namun utang Indonesia pada semester pertama tahun ini bertambah Rp 146,59 triliun, sehingga total utangnya menjadi Rp 1.950,08 triliun. DPR malah bergaya hidup seolah-olah Indonesia tak punya utang segudang.
    “DPR memang pilar negara demokrasi, namun karena DPR telah terbukti menjadi lembaga terkorup, menjadi beban, hanya menjadi dekorasi demokrasi, maka sudah saatnya untuk melakukan terobosan hukum membubarkan DPR dan lembaga DPRD di daerah-daerah.
    Menurut Sofjan, setelah DPR dan DPRD dibubarkan, maka fungsi dan tugasnya diserahkan kepada DPD, sehingga negara bisa menghemat uang pajak ratusan triliun rupiah per tahun, yang bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mempercepat pelunasan utang.
    “Negara demokrasi bisa eksis dengan satu kamar tanpa dua kamar seperti Belanda dan Inggris,” imbuh Sofjan.
    Sofjan menyoroti, bahwa selain gaya hidup dan skandal-skandal korupsi DPR, biaya untuk mengongkosi mereka selama ini ternyata juga terlalu berlebihan. Total jenderal ratusan triliun uang rakyat dihabiskan untuk menanggung tetek bengek fasilitas, tunjangan, gaji, rumah dinas, mobil, dll dari DPR sampai DPRD.
    “Anggaran dan biaya DPR terlalu super mewah, melebihi parlemen di berbagai negara kaya di dunia. Di Belanda gaji seorang anggota parlemen tidak lebih dari EUR 5000 netto, padahal living cost di Belanda jauh lebih mahal dari Indonesia,” papar Sofjan.
    Hemat Sofjan, lembaga perwakilan tidak mesti full time, cukup part time seperti gemeente raad di Belanda dan negara lainnya. Untuk tingkat daerah tidak perlu diberi fasilitas rumah dan kendaraan dan fasilitas tetek bengek, cukup diberi honor setiap ada rapat dan tugas.

    “Dengan postur rasional seperti itu, negara selain akan menghemat ratusan triliun, juga sekaligus mendidik agar orang tidak rebutan menjadi wakil rakyat. Mereka yang mau menjadi wakil rakyat adalah yang benar-benar ingin berbakti kepada negara,”
    Untuk merealisasikan hal itu, Sofjan mendorong agar dilakukan amandemen semua Undang- undang Pemilu dan Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
    “Persoalannya mau tidak mereka kehilangan segala kemewahan dan siap mengabdi pada negara dengan imbalan minimalis rasional, sesuai kadar kerjanya, seperti wakil-wakil rakyat di Belanda dan Eropa umumnya,” pungkas Sofjan..😆😁

Leave a Reply

%d bloggers like this: