Home / Umum / Selain Korupsi APBD 412 Milyar Bupati Bangkalan Fuad Amin Juga Menilep Dana Masjid 400 Juta

Selain Korupsi APBD 412 Milyar Bupati Bangkalan Fuad Amin Juga Menilep Dana Masjid 400 Juta

PKSPUYENGAN.COM —  Selain Korupsi APBD 412 Milyar Bupati Bangkalan Fuad Amin Juga Menilep Dana Masjid 400 Juta. Seperti dikutip dari surat putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (21/9), dalam persidangan kasus korupsi APBD Kabupaten Bangkalan selama 10 tahun (2003-2013), terdakwa Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron mengaku memiliki 21 mobil yang diatasnamakan orang lain.

Alasan atas nama kepemilikan yang berbeda itu adalah untuk menghindari pajak progresif. Dia juga mengaku mengoleksi banyak apartemen atas nama keluarganya karena takut mati mendadak.

“Apartemen atas nama Abdur Rouf, anak, dan istri. Saya sudah tua. Sehingga semua saudara ipar diberi apartmen satu-satu, khawatir jika meninggal mendadak,” ujar Fuad.

Fuad kembali membeberkan banyak membeli tanah selama menjabat sejak 2003-2013 di 91 lokasi seluruh Indonesia, salah satunya di kawasan Cawang Jakarta TImur, seharga Rp 49 miliar.

Di atas tanah tersebut, dia membangun megah makam ayahnya, dengan menggelontorkan uang atau biaya sejumlah Rp 36 miliar yang diambilnya dari uang APBD Kabupaten Bangkalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan total kekayaan Fuad adalah Rp 414 miliar, dengan Rp 341 miliar sebagai hasil korupsi APBD. Tapi Fuad sempat menyangkal itu dan hanya bilang kekayaannya yang disita KPK cuma Rp 160 miliar berupa aset tak bergerak, ditambah uang di rekening sebesar Rp 214 miliar. Sehingga total kekayaannya hanya Rp 374 miliar.

Dan Fuad berdalih mendapatkan semua harta kekayaannya dari bisnis perjalanan umrah (travel umrah), perkebunan kayu sengon, jual-beli besi bekas, hingga usaha hotel.

Namun mengenaskan sekali, Fuad Amin juga masih mengambil iuran dari masjid-masjid sebanyak Rp 400 juta per bulan.

Namun KPK tidak percaya begitu saja dan meminta Fuad Amin membuktikan kebenaran asal-usul hartanya. Fuad Amin tidak bisa melakukannya, oleh karena itu Mahkamah Agung merampas seluruh asetnya untuk negara.

“Sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2002 juncto UU 25 Tahun 2003, menyatakan bahwa Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan fakta hukum. Namun ternyata dalam perkara a quo, di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan menurut hukum bahwa harta kekayaannya yang telah disita oleh Penyidik KPK dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo bukan merupakan hasil tindak pidana, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a, Pasal 194 ayat 1, dan Pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP, barang-barang bukti yang telah disita dirampas untuk kepentingan negara,” ucap ketua majelis Salman Luthan yang diamini oleh anggota majelis MS Lumme dan Krisna Harahap.

+PortalPuyengan
Source: nahimunkarnews.com

About Admin PKS Puyengan

Check Also

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Larang mahasiswa Kenakan Pakaian Bercadar di Kampus

PKSPUYENGAN.COM — UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Larang mahasiswa Kenakan Pakaian Bercadar di Kampus. Wakil Rektor …

Leave a Reply

%d bloggers like this: